RUMAH MEWAH KELUARGA PUNAH

Zaman edan semua menjadi tak beraturan dan tak karuan.

Rumah mewah keluarga saling pisah.

Rumah minimalis keluarga beradu sinis.

Rumah penuh laknat tak lagi rahmat.

Rumah menjadi sebab emosi caci maki.

Rumah tak lagi teduh saling menuduh.

Rumah penuh curiga saling tak percaya.

Rumah mewah penghuni malah serakah.

Keluarga tak lagi menjadi saudara.

Saudara tak lagi menjadi keluarga.

Tak lagi menjadi saudara keluarga.

Hidup tanpa silaturrahmi lebih berarti.

Rumahku surgaku rumahmu nerakamu.

Rumahmu surgamu rumahku nerakaku.

(JAMAN EDAN ORA EDAN ORA KEDUMAN)

Anisul Fahmi

01-12-17

#JanganLupaBahagia

GELAR DUNIA HATI FANA

Gelar semakin menggelegar malah semakin liar gelar semakin tinggi justeru hilang Peduli.
Akal sehat tak manfaat malah bikin sesat akal sehat tak berguna justeru bikin guna-guna.
Akal waras yang tak selaras akal waras yang tak membekas.
Hati nurani suci tergantikan pundi-pundi materi, hati nurani yang tulus mengendus demi fulus.
Etika tak lagi ada, emosi semakin membabi buta.
Yang katanya pendidik tapi mengapa menghardik ?
Yang katanya humanis tapi mengapa bersikap bengis ?
Yang katanya mengajak tapi mengapa menginjak ?
Yang katanya ilmuan tapi mengapa ajarkan tipuan ?
Dimana hilangnya hati Qur'ani atas titah sang nabi, goresan tinta sabda nabi tak lagi ada di hati. 

Anisul Fahmi
30-11-17

#JanganLupaBahagia

Pancasila Rahmat atau Laknat !!!

Pancasila Rahmat atau Laknat !!!

Oleh: Anisul Fahmi

Seminar/Diklat bertemakan Pancasila, tak terhitung dan riuh bak layaknya hiruk pikuk pasar tradisional Indonesia. mulai dari instansi pemerintah sampai institusi agama bersatu padu menyuarakan "NKRI HARGA MATI PANCASILA IDEOLOGI NEGARA" namun hasrat gegap gempita tanpa syarat makna seolah agenda seremonial semata. Komitmen Pemerintah dengan semangat nan bergelora tak dibarengi dengan penghayatan ruh Pancasila menjadi ruang hampa. Tak beda bagaikan wanita cantik jelita tanpa etika. Basis Epistemologi Pancasila luas seluas Indonesia, Ontologi Pancasila kuat Sekuat Garuda, Aksiologi Pancasila Indah se Indah Pulau Nusantara.

Ruh Pancasila tamat seakan kiyamat begitu dahsyat ulah para pejabat pemakan uang rakyat yang katanya sudah adat. makna Pancasila lepas begitu saja ditangan Pemuka Agama tanpa alpa. Etika berbangsa dan beragama tak lagi nyata hanya polesan semata. Krisis nasionalisme terus menggerus bangsa, negara dirundung konflik hanya soal kepentingan belaka, konflik faham agama selalu hadir ditengah keluarga, pusaran konflik sektarian dan gerakan radikalisme selalu menyapa. Tak kalah tragis gaya hidup anak muda yang hedonis dan apatis.

Pancasila hadir sebagai rahmat bukan laknat Pancasila Humanis tak bengis Pancasila merangkul tak memukul Pancasila mengajak tak mengejek Pancasila mendidik tak menghardik. Peran pemuda sebagai ruh perjuangan bangsa dan Agama harus mampu mengamalkan akan nilai-nilai pancasila. yakni kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kecerdasan dan memakmurkan bangsa Indonesia dalam landasan kemerdekaan, merdeka dari rasa takut, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika pemuda mampu berkarya demi terciptanya Indonesia bersama.

Yakin dan optimis makna Pancasila masih kokoh menancap didada Kader Umat dan Bangsa selama Iman Islam dan Ihsan melindungi Kita. Sudahi air mata ibu Pertiwi, kita usap dengan senyuman penuh arti melanjutkan misi, ratapan dan tetesan Air mata para pejuang bangsa di alam baka kita ganti dengan semangat kerja nyata sebagai bukti bakti cinta negeri. Tanamkan cinta Indonesia cinta akan Bangsa cinta akan Agama cinta Akan Ulama.

Matraman 25 Nopember 2017

Salam Anisul Fahmi

Penikmat Kopi 

Degradasi Makna Pancasila Bagi Pejabat dan Pemuka Agama

Degradasi Makna Pancasila Bagi Pejabat dan Pemuka Agama

Oleh: Anisul Fahmi*

Tepat pada hari Jum’at 17 Agustus 1945 atau bertepatan tanggal 9 Ramadhan 1364 H Ir. Soekarno membacakan naskah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Sudah 72 tahun lamanya Indonesia merdeka.

Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara sangat menghargai keragaman, mencerdaskan bangsa dan memakmurkan bangsa Indonesia dalam landasan kemerdekaan, merdeka dari rasa takut, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan. Gagasan ideologis Pancasila yang demikian luhur sebenarnya telah tertananam dalam  sejarah bangsa ini, Pancasila terlahir dari khazanah masa lampau yang dalam praktiknya sebenarnya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pancasila memiliki cita-cita universal yang hendak diperjuangkan yakni kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan kecerdasan bangsa. Sebuah bangsa merupakan suatu karakter yang tersusun karena adanya persatuan nasib, karakteristik, perilaku dan nilai yang menjadi jati dirinya. Oleh sebab itu, antara satu bangsa dengan bangsa lain cenderung berbeda karena nasib dan nilai yang juga berbeda pula.

Buya Syafii Maarif dan Gus Dur memiliki pendapat bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar kebangsaan yang kuat yakni Pancasila yang prinsipnya terdiri dari, Pertama ketakwaan pada tuhan tentu saja prinsip yang sangat otonom karena itu tidak boleh ada pemaksaan dalam hal ketakwaan, apalagi memaksakan harus memiliki keimanan yang sama dalam hal agama dan paham keagamaan. Kedua, Prinsip keadilan yang merupakan landasan kebangsaan paling krusial, sebab yang terjadi keadilan hanya sebatas retorika politik, bukan praksis kehidupan, keadilan masih berpihak pada yang berpunya dan berpendidikan sementara yang miskin dan bodoh tidak mendapatkan keadilan, yang terjadi kesenjangan sosial di mana-mana. Ketiga, Prinsip keadaban (keberadaban) prinsip ini mestinya menjadi prinsip berbangsa yang kuat sehingga dalam setiap irama kehidupan dilandaskan pada keadaban, dan bersedia menghargai perbedaan, menghargai keragaman, bukan kekerasan dan saling menjatuhkan. Keempat. Kesejahteraan. Inilah prinsip dasar kebangsaan, sebab kesejahteraan untuk semua warga negara secara merata bukan terhenti pada segelintir orang dan kelompok yang dekat dengan lingkungan kekuasaan saja. Kelima, kebebasan menjadi dasar kebangsaan ternyata masih sebatas kebebasan retorika politik bukan kebebasan asasi warga negara. Demokrasi yang semestinya menjadi mekanisme dan metode menuju masyarakat yang terbuka, adil, sejahtera dan beradab seringkali dipaksakan menjadi idelogi tertutup, dan diskriminatif. 

Degradasi Moral Politik

Sejak Indonesia merdeka, sebenarnya kita telah memiliki dasar moral yang bersumber dan berakar dari nilai-nilai bangsa ini sejak dahulu. Nilai moral itu terdapat dalam agama, kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya nilai-nilai moral tersebut sebagaimana yang dimaksud termaktub dalam panacasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang telah dihasilkan dari berbagai rentetan sejarah baik yang terjadi sebelum mupun sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 terangkum dan terumuskan dalam kelima sila dari Pancasila.

Ideologi murni pancasila seringkali hanya berjalan dalam retorika politik belaka, tak pernah teraktualkan dalam nilai-nilai kehidupan, pejabat dan pembawa misi amanat rakyat sekaligus aktor legislasi cendrung acuh akan nilai-nilai pancasila bahkan mereka hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, kebijakan yang tak bernilai maslahat justeru bikin rakyat sekarat. Belum lagi krisis nasionalisme terus menggerus bangsa ini, negara dirundung konflik primordial, konflik faham agama, konflik sektarian dan gerakan radikalisme. Tak kalah tragis gaya hidup anak muda yang hedonis, apatis, dan permisif. Doktrin korupsi kolusi dan nepotisme selalu menghampiri. Nilai luhur yang dibangun para pendahulu begitu saja hancur lebur hanya karena tak akur demi berebut uwur (uang/jabatan).

Di Indonesia tak kurang ahli agama dan intelektual muda menjadi pejabat birokrat yang mengabdi atas nama bangsa, negara dan agama, namun tak banyak yang mengamalkan nilai-nilai agama dan Pancasila, kesadaran hati yang tertutup ketulusan niat yang tergadaikan begitu saja.

Jadilah ahli agama, pejabat yang pencipta, pengabdi pengamal nilai-nilai agama dan pancasila. Ilmu tak cukup tanpa amal, amal tak bisa tanpa ilmu, ilmu dan amal tak selaras tanpa niat yang baik, dengan Ilmu dan Amal serta niat yang baik kelak bermanfaat untuk masyarakat dan maslahat untuk umat, Bangsa dan Negara.

Dirgahayu Republik Indonesia Jayalah Indonesiaku Jayalah Negeriku.

·  Penulis Dilahirkan di Desa Dumeling, Wanasari Brebes, sekarang sedang menempuh Program Pascasarjana STAINU Jakarta, Kosentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. Ketua Umum KPMDB Jakarta 2015-2016.

Hilangnya Kultur Politik Daerah

Hilangnya Kultur Politik Daerah

Oleh: Anisul Fahmi*

Demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia dalam kontrak sosial. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat oleh karena itu dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan berkumpul dijamin oleh konstitusi, hal tersebut sebagaimana diamanatkan UUD 45.

Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi

Sebagaimana pendapat Jimly Assidique dalam bukunya “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi” mengutip pendapat Robert Dahl, ada delapan syarat jaminan bersifat konstitusional dalam tegaknya demokrasi; pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; kedua, adanya kebebasan berekspresi; ketiga, adanya hak memberikan suara; keempat, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; kelima, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat untuk merebut dukungan dan suara; keenam, adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif ; ketujuh, adanya pemilu yang bebas dan adil; dan kedelapan, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Dengan demikian kehadiran partai politik sejatinya sangat erat hubungan antara rakyat dengan penguasa, yaitu dari yang semula mengenyampingkan peran rakyat, menjadi rakyat sebagai aktor dan menjadi poros penting, jangan sampai godaan politik demokrasi sekular menjalar ditubuh partai politik.  

Sejak partai politik ditasbihkan sebagai salah satu pilar demokrasi. Pengukuhan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tidak hanya itu, seperangkat peraturan perundang-undangan lainnya turut memposisikan partai politik pada posisi sentral. misalnya, UU Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilkada, dan lainnya. Di samping itu, kewenangan DPR untuk melakukan uji kelayakan bagi calon pejabat negara, secara tidak langsung juga merupakan realitas atas strategisnya posisi partai politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia.

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik tertulis bahwa  partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, terbentuknya budaya politik demokratis dan maksimalisasi fungsi partai politik. Tak cukup itu Partai politik disebut sebagai pilar demokrasi harus tunduk pada kejujuran, rela berkorban terbuka dan adil. Jika tidak, maka partai politik tak lebih dari sekadar tiang keropos nan rapuh sewaktu-waktu bisa ambruk menghujam bumi, rakyat bisa sekarat karena kebijakan yang tak pro rakyat.

Hilangnya Ideologi Partai Politik

Peranan partai politik hadir untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, nilai-nilai (ideologi) menjadi landasan utama dan arah gerak partai dalam memperjuangkan tujuan dan cita-cita politik partai. Kedudukan ideologi partai pada intinya memiliki posisi yang sangat penting dalam memetakan basis perjuangan partai-partai politik, karena tak mungkin dapat memahami cara pola berpikir, bersikap, dan bergerak tanpa memahami struktur ideologi politik yang membangunnya.

Hal semacam ini menjelaskan  bahwa eksistensi ideologi sangatlah penting dalam partai politik, dan ideologi pula yang menjadi instrument partai politik dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal dan bersinergi. Selain itu pula dengan ideologi maka akan nampak jelas visi dan misi dari partai yang ingin diwujudkan, program-program apa saja yang akan dicanangkan dan disosialisasikan ke masyarakat, pola dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan akan dilakukan.

Masalah yang sangat prinsipil yang terjadi pada partai di Indonesia saat ini ialah hilangnya peranan ideologi sebagai landasan pemikiran dan perilaku politik partai, sehingga berakibat pada tidak jelasnya identitas suatu partai politik, dan tak bisa lagi mengidentifikasi penggolongan ideologi partai jika berdasarkan gerakan politik (political movement). Tak ayal peran ideologi dalam partai politik sekarang tidak lebih hanya sekedar “aksesoris” belaka yang melekat sebagai penghias pada partai tanpa memiliki peranan yang begitu penting dalam menentukan pemikiran dan perilaku politik partai dalam pengambilan kebijakan partai.

Hilangnya Kultur Politik Daerah

Demi terciptanya pemerintahan yang check and balance, partai politik harus memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keangotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat dan memaksimalkan fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif demi terciptanya kader-kader politik yang mampu membawa perubahan demi kemaslahatan rakyat di daerah masing-masing.

Apalagi pemerintah telah menaikkan dana bantuan untuk parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah. Angka matematis yang fantastis jika dikalihkan, partai politik yang diharapkan jika tak mampu menjalankan tujuan maka petaka bagi daerah-daerah yang masih tertinggal dalam strata sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi perihal kader politik yang tak mampu membaca kultur politik daerah, tak cukup sekedar militan, loyalitas tinggi dan komitmen kuat, tapi sangat dibutuhkan pula kader politik yang mampu membaca secara matang, cermat kultur politik daerah dan memahami potensi, kebutuhan daerah. karena budaya, sejarah dan nilai-nila lokalitas tak pernah lepas dalam tatanan masyarakat. Secara ideal pendidikan para kader politik harus bernafaskan primordial dengan kultur budaya setempat tanpa melupakan jati diri ideologi partai politik.     

*Penulis Dilahirkan di Desa Dumeling, Wanasari Brebes, sekarang sedang menempuh Program Pascasarjana UNUSIA Jakarta, Kosentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. Ketua Umum KPMDB Jakarta 2015-2016.

Panggung Rakyat Bukan Panggung Pejabat

Sekumpulan pemuda perantau brebes berduyun-duyun menghadiri undangan umum pementasan lakon Rara Dumeling, di Taman Mini Indonesia Indah (TMMI), Jakarta.

Drama folklore (cerita rakyat) yang diangkat dari kisah legenda seorang wanita asal Brebes yang sangat anggun dan bertengger di samping kedigdayaan suaminya Bupati Brebes Pusponegoro II. Melalui sosok yang diperankan gadis asli Brebes itu, peran kesetaraan gender seorang perempuan diperlihatkan. Sebagai istri ampil, Rara Dumeling menunjukkan eksistensinya sebagai pendamping  Bupati Pusponegoro II dalam memberikan spirit perjuangan di tengah kecamuk perang melawan tentara kolonial. Kemudian dia diungsikan oleh suaminya ke Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari hingga akhir hayatnya, dan dimakamkan di Desa Dumeling.

Pentas kolosal yang mengkolaborasikan unsur tari, teater, dagelan khas Brebesan semakin harmoni dengan musik karawitan menambah kerinduan kami kepada kampung halaman. Seakan-akan kami hidup dan turut serta dalam sejarah yang coba disuguhkan.

“Pentas kolosal yang mengkolaborasikan unsur tari, teater, dagelan khas Brebesan semakin harmoni dengan musik karawitan”

Perubahan Agenda Acara

Acara yang dalam undangan tertulis berakhir pukul 14.30 WIB terpaksa diakhiri karena alasan keterbatasan tenaga Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE yang terlalu lelah selama perjalanan Brebes-Jakarta. Usai pementasan yang seharusnya diagendakan ramah tamah antara Bupati Brebes dan komunitas-komunitas perantau bubar begitu saja.

Anisul Fahmi, Ketua Umum KPMDB Jakarta mengutarakan kekecewaannya karena gagal audiensi dengan bupati dan segenap SKPD, “Saya dan kawan-kawan KPMDB Jakarta kecewa karena di undangan tertulis agenda audiensi, tapi tetap kami meminta waktu untuk audiensi bersama Bupati, kami punya hak untuk mengkritisi birokrasi dan berdiskusi,” ujar Anis mahasiswa Pasca Sarjana STAINU Jakarta.

Rencana Gagal Pentas

Tidak hanya itu, para mahasiswa Brebes yang tergabung dalam organisasi primordial KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) Jakarta yang sudah mempersiapkan beberapa aktor kawakannya juga tidak mendapat space ruang untuk berapresiasi dalam acara tersebut. Beberapa hari sebelum acara, dari pihak KPMDB sudah meminta izin kepada Kepala Disbudpora Kab. Brebes. Bapak yang akrab disapa Pak Wijan tersebut tandas menghaturkan permohonan maaf karena wilayah Pemda Brebes hanya pada tekhnis pementasan drama saja.

“Dengan sangat menyesal, untuk wilayah di luar pementasan Dewi Rara Dumeling bukan wilayah kami, untuk urusan selebihnya butuh persetujuan beberapa pengelola pusat Jateng,” ujar Wijan.

Satu jam setelah acara KPMDB Jakarta masih bersikeras untuk unjuk gigi berikut persiapan yang sudah matang. Beberapa menit sebelum acara, mereka dihubungi segera bersiap-siap make up dan properti di belakang panggung. Hanya saja, tidak lama setelah itu, mereka harus dirundung duka karena ternyata perihal space kosong itu dibatalkan.

KPMDB Jakarta Kumpulkan 32 Kantung Darah Untuk Aksi Kemanusiaan

Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB ) Wilayah Jakarta bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Pertanian Univesitas Muhammadiyah Jakarta, Selasa kemarin (12/42016) adakan aksi kemanusiaaan dengan kegiatan sosial donor darah.

Aksi yang diselenggarakan di Aula Rektor Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat Tanggerang ini, berhasil mengumpulkan 32 kantong darah dari 67 orang yang mendaftarkan diri sebagai pendonor.

Kegiatan sosial donor darah yang mengambil tema “SaveYour Blood, untuk Indonesia yang Lebih Baik” ini juga menjadi peluang bagi Bidang Kekaryaan dan Kewirausahaan KPMDB Wilayah Jakarta dalam mempromosikan dan menjual hasil karyanya dalam bentuk aksesoris untuk kaum wanita kepada setiap pendonor wanita yang datang.

Ida Irfatul Adha (22) Selaku ketua penyelenggara mengatakan kegiatan donor darah ini sebagai bentuk kontribusi para mahasiswa yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Alhamdulilah mahasiswa sangat antusias hingga acara ini terselenggara dengan lancar,” tuturnya.

Bahkan kegiatan ini, lanjut Ida dirinya berharap selalu berkesinambungan dan bermanfaat bagi orang banyak serta menambah semangat untuk donor kembali.

“Harapanya semoga semua mahasiswa khususnya pengurus KPMDB Wilayah Jakarta dapat meningkatkan rasa kepedulian sesama ” tambahnya.

Sementara itu, Lulu Unisa (21) salah satu peserta donor darah mengungkapkan rasa senangnya bisa memberikan hal yang bermanfaat bagi orang lain.” Semoga apa yang saya dan temen donor bisa berguna bagi yang membutuhkan,” ungkapnya.

Donor darah ini diikuti oleh peserta dari berbagai kampus di daerah Jakarta dan sekitarnya yakni UMJ, UNPAM, UIN Jakarta, STIE Ahmad Dahlan Jakarta, dan kampus-kampus lainnya serta mahasiswa, dosen dan kalangan masyarakat lainnya.